Elektrifikasi Pedesaan: Pembangkit Energi Terbarukan untuk Daerah Pedesaan dan Pulau-pulau Terpencil

Sejak lama, geografi kepulauan Indonesia telah menyebabkan Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan infrastruktur dasar, terutama dalam bidang cakupan dan pembangkitan tenaga listrik. Meskipun demikian, ada konsensus umum bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tak terpisahkan dari perkembangan industri dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, jika pemerintah Indonesia ingin merangsang pembangunan ekonomi di daerah di luar Pulau Jawa, lebih penting lagi untuk memastikan pasokan listrik yang handal ke seluruh wilayah negara ini, guna meningkatkan standar hidup penduduk dan membangun berbagai industri sehingga sejumlah besar peluang kerja dapat diciptakan bagi warga setempat.

Menurut data yang dirilis di situs Departemen Riset Indonesia dari GBG (Global Business Guide) pada akhir tahun 2011, total kapasitas pasokan tenaga listrik Indonesia adalah 31 miliar watt, sementara tingkat cakupan elektrifikasi hanya 71%, yang menunjukkan bahwa lebih dari 80 juta orang tidak memiliki pasokan listrik. Pada tahun 2003, pemerintah menetapkan target untuk mencapai cakupan listrik 90% pada tahun 2020, sambil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%. Target ini menunjukkan perlunya investasi signifikan dalam kapasitas pasokan tenaga listrik negara ini dan peluang besar yang dihasilkan oleh industri ini bagi para investor, terutama dalam industri energi terbarukan.

Dalam sistem tenaga listrik Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengelola 84% transmisi listrik negara ini, sementara 16% sisanya dilakukan oleh produsen tenaga mandiri (IPP). Dalam hal pasokan bahan baku, batubara adalah sumber utama bahan bakar untuk pembangkit listrik terhubung ke jaringan, mencakup 40% dari total kapasitas pembangkit listrik, diikuti oleh minyak 29% dan gas alam 21%, sedangkan energi terbarukan hanya menyumbang 10% (data dari Laporan Infrastruktur Dasar Indonesia 2010). Dalam hal kapasitas pembangkitan listrik luar jaringan, kapasitas pembangkitan listrik mencapai 6,4 miliar watt pada tahun 2010. Dalam bidang energi non-terbarukan, pembangkit listrik berbahan bakar diesel adalah bentuk utama pembangkitan listrik, sedangkan energi terbarukan menyumbang 50% dari total kapasitas luar jaringan. Diterapkan dengan Sistem Rumah Tenaga Surya (Solar Home System, SHS) (data dari Laporan Infrastruktur Dasar Indonesia 2010). Permintaan listrik dalam negeri secara keseluruhan meningkat seiring dengan pertumbuhan makroekonomi di negara ini. Diperkirakan bahwa perekonomian makro Indonesia akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 9% pada tahun 2019. Namun, karena kurangnya investasi dan ketergantungan berlebih pada bahan bakar fosil mahal, kapasitas pembangkitan listrik Indonesia tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata kurang dari 5%, tidak mampu mengejar pertumbuhan permintaan.

Indonesia menghadapi kesenjangan yang besar antara pasokan dan permintaan tenaga listrik. Menurut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025 (RUPTL), Indonesia akan menghadapi krisis panjang kesenjangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pembangkit listrik menjadi komponen kritis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025 (RUPTL), untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,7%, Indonesia perlu memasang pembangkit listrik tambahan sebesar 80.538 MW dalam 10 tahun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 8.000 MW dan memerlukan perkiraan total investasi sebesar USD 153,7 miliar di mana investasi IPP yang diperlukan diproyeksikan lebih dari USD 100 miliar (berdasarkan pertimbangan 70% pembangkit listrik baru yang dipasang oleh produsen tenaga mandiri (IPP)). Perhitungan tersebut menggambarkan ukuran pasar yang relatif besar.

Selama bekerja dalam upaya pengentasan kemiskinan, Induk KUD Nasional menghadapi tantangan terbesar yaitu kurangnya pasokan listrik di daerah pedesaan terpencil, khususnya faktor tersebut yang menyebabkan pendapatan banyak petani di daerah pedesaan di mana kelapa sawit menjadi tanaman utama tidak meningkat.